Ibrahim Medah Gandeng Majelis Klasis Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Anggota MPR/DPD RI Drs. Ibrahim Agustinus Medah ketika memberikan materi dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bagi masyarakat di Gedung Jemaat Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Kamis 16 Pebruari 2017.  
Anggota MPR/DPD RI Drs. Ibrahim Agustinus Medah ketika memberikan materi dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bagi masyarakat di Gedung Jemaat Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Kamis 16 Pebruari 2017.

Sulamu, Savanaparadise.com,- Anggota MPR/DPD RI Drs. Ibrahim Agustinus Medah menggandeng pimpinan Gereja Masehi injili di Timor (GMIT) khususnya Majelis Klasis Sulamu, Kabupaten Kupang melakukan sosialisasi tentang Empat Pilar Kebangsaan. Keempat Pilar Kebangsaan itu diantaranya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung GMIT Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang yang dihadiri sekitar 150 an pimpinan Majelis dari seluruh jemaat di Kalsisi Sulamu itu diselenggarakan pada Kamis (16/2/2017).

Medah menggandeng para pimpinan Majelis Klasis dan Majelis Jemaat lantaran parah pimpinan umat itu merupakan tokoh-tokoh sentaral di lingkup Gereja dan masyarakat sehingga diharapkan materi sosialisasi itu bisa diteruskan kepada lapisan masyarakat dan jemaat yang lebih luas.

Pdt. Ledy Sing, S.Th pada kesempatan itu menyoroti dinamika yang terjadi bahwa kepentingan politik dicampur-adukan dengan kelompok agam, suku dan golongan yang pada akhirnya hanya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. “Pancasila sebagai dasar Negara namun akhir-akhir ini, nilai-nilai Pancasila mulai terkikis hanya karena kepentingan politik saat pilkada oleh sekelompok orang dan negara harus menyikapinya,” ujar Pdt. Ledy.

Ia juga menyoroti kondisi masyarakat dan jemaat yang dipimpinya yang mayoritasnya adalah petani namun perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian masih sangat minim. Disebutkannya, dimana-mana terjadi gagal panen dan gagal tanam karena kekurangan air. “Lahan pertanian yang diolah oleh masyarakat juga sangat terbatas karena hanya sekitar 0,5 hektar setiap keluarga. Masyarakat mengharapkan perhatian negara untuk bisa membantu mengatasi persoalan memajukan pertanian masyarakat,” sebutnya.

Kris Liunome, salah satu anggota Majelis dari Sulamu saat itu mengatakan, negara belum memberikan jaminan untuk masyarakat yang minoritas karena masih sering terjadi diskriminasi yang mengatasnamakan agama, suku dan golongan sehingga terjadi konflik yang merugikan.

Dia juga mengharapkan agar masalah perdagangan manusia dan TKI/TKW yang marak terjadi di NTT dan daratan Timor agar segera ditangani dengan serius karena berkaitan dengan lapangan kerja. “Masalah lapangan kerja juga masih menjadi kendala serius yang harus diperhatikan oleh negara dan pemerintah. Jika tidak diperhatikan dengan serius maka berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Dan, pemerintah juga harus lebih serius menangani kasus penjualan orang yang marak terjadi di wilayah NTT khususnya di daratan Timor,” kata Liunome.

Ibrahim Agustinus Medah pada kesempatan itu meminta para pimpinan Majelis Klasis dan Majelis Jemaat agar terus mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat dan jemaat. “Mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah tetapi semua unsur terutama para tokoh agama,” katanya.

Dikatakan Medah, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat NTT dan meminimalisir kasus penjualan orang dan TKI/TKW ilegal di NTT maka hal utama yang harus dilakukan pemerintah adalah membantu masyarakat di sektor pertanian. Masalah utama pertanian di NTT kata Medah adalah air, pengolahan lahan pertanian, pendampingan petani dan ketersediaan pasar. “Tidak sulit mengatasi air dan lahan pertanian, yang perlu dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota di NTT adalah menyisihkan lima persen dari total anggaran di APBD setiap tahun untuk membeli alat berat dan alat sumur bor yang setiap hari bekerja rutin diseluruh wilayah NTT untuk membuat embung, cek dam dan sumur bor. Juga lima persen lagi dari total APBD setiap tahun untuk alat berat dan traktor yang bekerja rutin membantu masyarakat membuka lahan pertanian. Dan, ketika air dan lahan tersedia maka petani tinggal menanam dan merawat,” jelas Medah. ***

Pos terkait