Kupang, Savanaparadise.com,- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, terharu dan menangis saat mendengar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2015.
Opini WTP itu disampaikan melalui acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (PHP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna dengan DPRD NTT di Ruang Sidang Utama Gedung Kantor DPRD NTT, Senin (13/6).
“BPK RI memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualain,” kata Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz.
Mendengar hasil penilaian yang disampaikan langsung Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz, Gubernur Frans Lebu Raya menangis karena merasa terharu atas kinerja yang dicapai selama ini.
Frans mengambil tisu dua kali untuk menyeka air mata dan memutar kursi setengah putaran sambil menatap Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz yang sedang menyampaikan hasil penilaian itu di sebelah kanan meja pimpinan sidang.
Saat Frans terharu dan menangis, dia sedang duduk berdampingan dengan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD NTT. Seluruh tamu dan udangan yang hadir di dalam ruang sidang melihat Frans meneteskan air mata karena terharu.
Harry Azhar Aziz menyampaikan opini WTP adalah yang pertama kalinya bagi pemerintah Provinsi NTT sekaligus juga yang pertama bagi seluruh entitas pemerintah daerah di NTT.
“Hal ini menunjukkan perubahan sistem akuntansi dari Cash. Toward Accrual menjadi Accual berdampak positif terhadap kualitas laporan yang disajikan,” kata Harry disambut tepuk tangan yang meriah dari forum paripurna istimewa itu.
Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengemukakan penilaian opini WTP yang disampaikan BPK RI, sudah melalui tahapan dan proses yang cukup berat.
“Terhadap proses potret pelaksanaan APBD NTT yang terurai dalam LHP ini maka saya menyampaikan terima kasih atas pengawasan yang dilakukan DPRD NTT,” kata Lebu Raya.
Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menegaskan opini WTP harus dipertahankan dalam tahun-tahun mendatang. Opini WTP adalah sebuah penilaian dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2015.
Opini WTP harus tetap dipertahankan demi kelancaran perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTT. “Opini WTP adalah sebuah penilaian yang tidak menjamin bebas korupsi,” kata Anwar.(Dis Amalo/Sinarharapan)
