Oleh Servasius Balok, S.Fil
(Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang-Prodi PPKn,
Alamat Tinggal: Tapanuli Utara-Sumatera Utara)
Tapanuli Utara, Savana Paradise.com,_
Kata Awal
Pemerintah bergerak cepat setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN NUSANTARA) disahkan. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI. Presiden sudah melantik ketua Otorita IKN NUSANTARA, mengundang semua gubernur untuk hadir di Titik Nol, yang menandai segera dimulai pembangunan infrastruktur besar-besaran di lokasi inti beserta prasarana pendukungnya. Pembangunan ibukota negara bukanlah merupakan hal yang terlarang. Karena hal itu pernah dilakukan di Indonesia dahulu. Namun dalam proses pembangunan ibu kota negara tersebut perlu dilakukan persiapan yang sangat matang. Perlu adanya kerjasama antara lembaga pemerintahan khususnya badan eksekutif dan badan legislatif. Dan juga berpedoman pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak kalah penting juga untuk memperhatikan dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan dari pembangunan ibu kota tersebut. Karena tujuan utama pembangunan ibu kota Negara ialah demi kesejahteraan bangsa indonesia sendiri.
Dono Prasetiyo (liputan6), dalam opininya mengatakan bahwa Membangun ibu kota (baru) merupakan fase berikutnya dari Jokowi, untuk merintis masa depan yang lebih gemilang bagi Indonesia. Mengingat Jakarta sebagai ibu kota, dirasa sudah tidak lagi kondusif, karena telah tumbuh menjadi residu politik identitas yang berkepanjangan. Kiranya ibu kota yang baru nanti, bisa dijadikan representasi capaian Jokowi dalam menggapai aspirasi “negara sukses”.
Menyimak berbagai komentar lepas dan tertulis dari berbagai orang dan sumber, setidaknya terdapat dua pertimbangan utama mengapa Kutai kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dipilih sebagai Ibu Kota baru, yaitu alasan geografis dan pemerataan pembangunan. Manurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, (Media Indonesia) secara geografis Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur dan berada di jalur khatulistiwa. Disamping itu, Kalimantan Timur juga memiliki wilayah yang luas untuk dikembangkan menjadi Ibu Kota modern dan profesional. Selain itu, Kalimantan Timur juga tidak berada di lempengan gempa sehingga jarang terjadi bencana. Posisi Kalimantan Timur juga diharapkan memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan begitu dapat mendukung perkembangan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan.
Di sini letak titik keberangkatan dan pola kelajuan untuk menata dan membangun bangsa secara integral dan dinamis dengan melihat berbagai seluk-beluk kemajuan Negara lain sebagai sebuah transformasi wajah baru dari pembangunan bangsa.
Mengurai Pro Kontra Pemindahan IKN NUSANTARA dari Berita Media
Dalam tulisan ini saya mencoba untuk mengurai sikap pro kontra atas pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur. Saya hanya mengurai beberapa pendapat orang melalui berita dari media yang menjadi acuan bagi saya untuk membuka cakrawala pemikiran lebih jauh mengenai IKN NUSANTARA.
Dalam media Detik News, 25 Januari 2022, menyoal IKN NUSANTARA tidak demokratis sebab pemimpinnnya tidak dipilih rakyat dan tanpa DPRD, Menurut perspektif ahli hukum dan pemerhati demokrasi, bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN NUSANTARA) Nusantara tidak demokratis. Soalnya, pemimpin Nusantara tidak dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Tak ada pula DPRD di IKN NUSANTARA nanti.
Selanjutnya wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Hafidz Tohir, (Merdeka.com, 25 Mei 2019) menanyakan urgensi pemindahan Ibu Kota yang dicanangkan pemerintah. Padahal, menurutnya, kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.
[19/4 12.58] Bapa: “Kalau kita masih susah kenapa harus pindah Ibu Kota? Kita dipilih oleh rakyat, Presiden juga harusnya kita berpihak kepada rakyat,”kata Achmad Hafids.
Sementara Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) terbaru, Nurhasanah/Suaka (suakaonline.com, 18 Januari 2022) mengungkapkan 61,9 persen responden tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju. Alasan lainnya adalah anggapan lokasi yang dipilih kurang strategis, fasilitas Jakarta yang dirasa sudah memadai, dan adanya kekhawatiran utang yang akan bertambah jika adanya pemindahan ibu kota.
Sikap kontra terhadap rencana pemindahan IKN NUSANTARA juga datang dari kalangan pengamat. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai anggaran pembangunan IKN NUSANTARA tidak seharusnya masuk ke dalam anggaran PEN.
Menurut Faisal, anggaran PEN semestinya hanya ditujukan untuk kegiatan dan proyek yang berkaitan langsung dengan pandemi Covid-19 dan bersifat jangka pendek dan menengah.
Selain itu ada sikap pro terhadap pemindahan dan pembangunan IKN NUSANTARA. Mantan Menteri PPN/Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan bahwa pemindahan IKN NUSANTARA ke Kalimantan Timur penting sebab adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta. Ia menyebut, Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman kolonial maka perlu ada penyebaran pertumbuhan ekonomi.
Alasan lainnya adalah kegagalan penyebaran penduduk lewat kebijakan transmigrasi.
Ia menyebut, penyebaran penduduk hanya berhasil di wilayah Sumatera Barat, sedangkan di Kalimantan dan Papua gagal, karena itu sudah saatnya ada pemindahan ibu kona Negara.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pembangunan IKN NUSANTARA tahap pertama akan dianggarkan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Secara spesifik, pembangunan tahap awal IKN NUSANTARA direncanakan masuk ke dalam kluster penguatan ekonomi PEN 2022 sehingga pembangunan dapat berjalan.
Lebih tegas lagi Presiden Joko Widodo (mediaindonesia.com ) mengatakan bahwa proyek IKN NUSANTARA bukan hanya memindahkan gedung pemerintahan namun sebagai bentuk transformasi struktural. “Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mind set dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif,” ungkap Presiden Jokowi.
Sikap pro dan kontra ini terbangun menurut penulis sebenarnya terletak pada sudut pandang dan eforia yang dimainkan agar setiap anak bangsa dapat menilai secara cermat dan tepat untuk kehidupan bangsa selanjutnya.
Sikap pro dan kontra ini pula sepentasnya mempertajam perhatian dan pemikiran kita untuk bertranformasi pada sesuatu yang baru. Untuk pemindahan ibu kota Negara tentu kita belajar dari Negara-negara yang sudah berhasil memindahkan ibu kota negaranya.
Belajar Dari Negara Lain
Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara. Dengan alasan yang beragam.
Berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara (Yahya, 2018).
Sebagai salah satu contoh, Pertama, Brazil ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kedua, pemerintahan Korea Selatan pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari seoul ke sejong, meskipun seoul itu berarti ibukota dalam bahasa korea. Ketiga, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat pesaingnya, seperti Nanjing yang memudar oleh Sanghai. Keempat, akibat menurunya suatu dinasti atau budaya, akhirnya ibu kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor seperti yang terjadi di Babilion dan Cahokia.
Lantas ada apa dengan negara kita?
[19/4 13.00] Bapa: Masih banyak diantara politisi bahkan masyarakat yang memilih untuk pro atau kontra terhadap pemindahan dan pembangunan IKN NUSANTARA. Yang kontra justru masih mempertanyakan pembangunan Negara kita. Apa Tolak ukur kita membangun IKN NUSANTARA baru? Pertanyaan ini kadang muncul mungkin dalam benak kita masing-masing, bahwa negara kita kemudian tidak mampu untuk bangkit membangun, baik itu secara fisik maupun mental bangsa dengan potensi yang ada, apalagi mau membangun IKN NUSANTARA.
Beberapa tokoh bangsa memberikan pendapatnya terkait pembangunan bangsa ini seperti mantan wakil presiden Jusuf Kalla, yang berpendapat bahwa upaya bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterbelakannya harus dimulai oleh kepemimpinan/leadership yang tegas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya membangun semangat warga negara untuk sadar akan posisinya sebagai pilar penting pembangunan. Pendapat lain dari pakar hukum pidana Prof.Dr. J.Sahetapi (wawancara Metro TV), beranggapan bahwa masalah serius yang dialami bangsa ini untuk menjadi bangsa maju ialah karena mental para pemimpin, aparat yang sudah sesuai dengan norma-norma negara yang ada. Pendapat lainnya dari Syamsul Ma’arif (Tabloid Nasdem), yang beranggapan bahwa bangsa indonesia sudah tidak lagi melihat UUD 1945 sebagai dasar arah pembangunan, di mana yang terjadi menurutnya bahwa beberapa kewajiban-kewajiban pemerintah yang ada pada beberapa pasal sudah tidak dijalankan lagi oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini.
Pendapat-pendapat di atas sebenarnya mengkritisi gaya kepemimpinan dalam merancang sebuah kebijakan pembangunan yang tepat demi kemajuan bangsa. Jokowi, Presiden kita telah mengambil langkah penting untuk menjawab statement-statement yang menganggap Indonesia tidak mampu bangkit dari zona keterkungkungan dalam pembangunan. Langkah mahadasyat dalam pembangunan saat ini adalah pemindahan dan pembangunan IKN NUSANTARA. Barangkali Negara lain telah menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia yang telah dicermati secara baik oleh pemerintahan kita saat ini untuk bersikukuh memindahkan dan membangun IKN NUSANTARA di Kalimantan Timur.
Asumsi di atas juga mengisyaratkan bahwa pemimpin bangsa ini pun harus bertransformasi yang semestinya, terpanggil oleh kehendak dan kesepakatan bersama belajar dari Negara lain demi membangun komitmen pembangunan yang menjunjung persamaan sejati menuju sebuah bonum commune. Semangat persamaan sejati sama sekali tidak mengimplikasikan bahwa setiap orang harus memerintah atau bahwa tak seorangpun harus diperintah melainkan mengandung asas mentaati atau memerintah orang yang sederajat dengan kita dalam keluhuran martabatnya.
Gambaran ini telah mendatangkan sebuah antipati terhadap eksistensi dan kewibawaan lembaga perwakilan dan pemerintahan. Meski demikian masih tersemat harapan tersisa dari sebuah sumbu kesejahteraan dalam ranah pembangunan bangsa.
IKN NUSANTARA Tranformasi Wajah Baru Indonesia
Transformasi wajah baru Ibu Kota Negara Nusantara menjadi sebuah antusiasme sekaligus optimesme dalam pembangunan bangsa. Menurut Alexander (1994) Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Deddy T. Tikson (2005), melihat bahwa pembangunan nasional dapat dipahami pula sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.
[19/4 13.00] Bapa: Pendapat dua tokoh ini sama-sama menilai bahwa pembangunan itu sangat berkaitan dengan sebuah perubahan/transformasi system secara menyeluruh. Artinya perubahan itu tetap berproses menuju arah perbaikan dan kebaikan.
Kita menyadari, proses pembangunan di Indonesia memang berhasil mencapai berbagai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Tetapi bila menelisik lebih mendalam masih terdapat kamandekan entah disadari atau tidak, proses pembangunan nasional itu sendiri telah ikut mencipta dan menyisakan berbagai permasalahan pokok yang sangat kompleks untuk dicarikan solusinya dan seringkali justru bersifat kontra produktif terhadap upaya pembangunan yang ramah lingkungan, yang mencakup aspek produktivitas, kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Seringkali terjadi konflik penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan dengan solusi yang berpihak pada lingkungan hidup itu sendiri. Konversi kawasan lindung ke kawasan budidaya menjadi persoalan yang perlu dipikirkan kembali secara lebih komprehensif.
Pemindahan ibu kota Negara adalah sebuah realisasi arti dari pembangunan itu sendiri. Dengan adanya perpindahan ibu kota akan berdampak pada konektivitas internal dan eksternal. Konektivitas internal memungkinkan pengembangan ekonomi akan mengarah pada pembangunan wilayah kepulauan terluar lain selain pulau jawa seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku serta Papua. Konektivitas eksternal akan berdampak lebih positif pada kerjasama luar negeri antar kawasan di Asia Tenggara.
Dalam konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah tepat pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara komprehensif. Yang menyambungkan infrastruktur darat dan lautan, mengingat kondisi geografis dalam negeri yang di dominasi kepulauan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau tentunya pemerintah harus bekerja keras untuk menyiapkan infrastruktur yang terintegrasi. Sinergitas pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah akan membuat sentra-sentra ekonomi baru tumbuh di berbagai wilayah. Jadi, pusat pertumbuhan perekonomian dapat merata berada di seluruh wilayah dengan bantuan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah saat ini ditambah pembangunan IKN NUSANTARA di Kalimantan Timur.
[19/4 13.02] Bapa: Sentra kawasan ekonomi tidak lagi di jawasentris, melainkan dapat tercipta di berbagai wilayah di barat hingga timur Indonesia.
Transformasi pembangunan itu tidak sekedar transformasi wilayah tetapi selalu harus bersentuhan dengan manusia sebagai pribadi-pribadi konkret, bukan komunitas manusia anonim, dalam variasi penderitaan. Politik pembangunan dan pembangunan IKN NUSANTARA harus mampu membongkar kebekuan yang ada pada wilayah komunitas termiskin. Mereka membutuhkan kekuatan tambahan dalam memecahkan problem-problem hidup sehari-hari sehingga kita dapat melihat wajah baru Indonesia yang sesungguhnya. Mereka bukan “botol kosong” yang harus diisi dengan kepedulian dan program – program amburadul bertendensi proyek yang akhirnya mencerabut hak-hak asasi mereka sendiri. Perlu diusahakan agar solusi-solusi pembangunan memberantas kemiskinan dan penderitaan jangan lagi mengakibatkan kehancuran dan penderitaan yang lebih besar bagi komunitas lokal yang masih tetap merupakan penduduk miskin di negeri tercinta ini. Seringkali penderitaan mereka dijadikan lebih seperti barang pajangan, yang diproyekkan untuk sekedar jadi komoditas ekonomi dan politik bagi kelas kelas eksploitatif.
Bercermin dari besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun IKN NUSANTARA, menjadi jelaslah betapa pentingnya sinergi dan dukungan dari seluruh sektor maupun stakeholder sebagai langkah strategis dalam mengefektifkan penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan dari pembangunan IKN NUSANTARA, mulai dari kebijakan fiskal, moneter dan keuangan, serta kebijakan dari kementerian teknis sangat diperlukan. Kerja keras dan fokus perlu terus diupayakan agar target pembangunan IKN NUSANTARA menjadi transformas wajah baru Indonesia sebagaimana yang telah digariskan, dapat dicapai. Sikap optimistis perlu terus ditumbuhkan, pondasi IKN NUSANTARA yang telah dibangun, agar dapat menjadi pijakan dalam transformasi ekonomi, sehingga mampu meningkatkan Wajah Indonesia di masa sekarang dan akan datang.
[19/4 13.02] Bapa: Serpihan Akhir
Sejumlah tantangan yang fundamental dalam pembangunan IKN NUSANTARA memerlukan seperangkat strategi jangka pendek, jangkah menengah dan jangkah panjang yang kuat dalam kerangka menjaga stabilitas kehidupan berbangsa. Dalam kerangka matriks ini, saya melihat beberapa point substansial yang harus mendapat porsi perhatian dari bangsa ini dalam membangun Wajah Indonesia baru.
Pertama : Pembangunan masyarakat local, saya melihat bahwa kualitas masyarakat local perlu diperhatikan dalam melegitimasi sebuah pembangunan di IKN NUSANTARA. Sebagaimana dalam kesempatan pertemuan para tokoh adat Kabupaten Penajam Paser Utara, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara, Helena (detik nusantaranews,) menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan IKN NUSANTARA kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM.
Kedua, Pembenahan struktural, apakah saya tidak percaya dengan keampuhan structural yang ada sekarang? Ya? Kita memang melihat sebuah antusiasme yang besar dari pola kepimpinan presiden saat ini untuk membuat transformas strukturali. Namun sampai saat ini saya masih pesimis dengan beberapa pimpinan dalam pemerintahan baik legislatif, yudikatif maupun ekseketif yang sering melakukan pemutlakan kepentingan satu kelompok.
Ketiga, tempat akademisi dan mahasiswa harus jelas dalam format pembangunan. Hal ini tidak bermaksud menuntut atau meminta pamrih atas sumbangsih dari Akademisi dan perjuangan dari mahasiswa selama ini. Keberadaan akademisi dan mahasiswa sangat strategis dalam format pembangunan. Keterlibatan langsung akademisi dan mahasiswa merupakan kekuatan maha penting yang tidak terbantahkan dalam mempercepat proses taransformasi pembangunan. Mereka tidak memerlukan jabatan politis. Akademisi dan mahasiswa hanya membutuhkan telinga untuk mendengar cuitan dan keluh kesah mereka sekaligus rasa aman saat mereka menyuarakan aspirasi masyarakat.
Format pembangunan IKN NUSANTARA yang telah jadi hendak mengacu pada terbentuknya wajah Indonesia Baru yang lebih tansformal, meminjam kata Yasraf Amir Pilang sebuah Negara : hypermodern berkreatif. Artinya format pembangunan ini hendak memunculkan sebuah reformasi mentalitas sekaligus yuridis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, kita semua mesti sadar bahwa pembangunan IKN NUSANTARA masih memerlukan waktu bahkan pengorbanan yang tidak kecil. Kita juga membutuhkan jiwa yang besar dan semangat pantang menyerah dari pemimpin dan masyarakat dalam pembangunan IKN NUSANTARA. Sekaligus membutuhkan kejujuran untuk berani mereformasi dan bertransformasi diri dan situasi yang selalu membelenggu kita semua dalam perjalanan meraih cita-cita luhur pembangunan.
Akhirnya saya ingin menutup tulisan ini dengan sentilan Sang Filsuf Kuno, Herakleitos, “Panta Rhei:, semua akan mengalir.
Dogma suci tersebut dianalogikan oleh Herakleitos sebagai aliran air sungai. Ia berkata bahwa kita tidak akan turun ke aliran sungai yang sama, sebab air sungai yang mengalir saat ini tentu berbeda dengan air sungai yang mengalir beberapa menit kemudian. Dari sanalah ia menyebut bahwa perubahan niscaya akan menciptakan impresi-impresi yang membuat hidup akan terasa lebih benar-benar hidup. Meskipun tak dapat dipungkiri, perubahan seringkali mengagetkan. Terlebih jika dia mengubah pola hidup kita secara besar-besaran, hidup akan diibaratkan ditinggal oleh seseorang yang kita cintai pas lagi sayang-sayangnya.
Kita, pada sisi tertentu , mau tidak mau harus berubah dalam sebuah perubahan pembangunan dan melibatkan diri dalam merealisasikan wacana optimism dari Herakleitos bahwa Indonesia harus bertransformasi memiliki wajah baru dalam pembangunan IKN NUSANTARA. (SP)
